Yuk Bayar Pajak…!! Mumpung Dendanya Dihapus Sampai Agustus

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Kabupaten Tangerang, Dwi Chandra Budiman. [TangerangTribun.com/Sam]

TangerangTribun.com – Badan Pendapatan Daerah Kab.Tangerang memberikan keringan (Isentif) kepada para wajib pajak dengan membebaskan denda 100% hingga akhir Agustus 2020 tahun ini.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk pemulihan perekonomian daerah dari dampak Covid-19, mamasuki masa tatanan hidup baru (New Normal).

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Kabupaten Tangerang, Dwi Chandra Budiman menjelaskan saat ini kita juga sudah melakukan pelayanan pelayanan berbasis online untuk menghindari dan sekaligus mencegah penularan wabah Covid-19, demi keselamatan kita semua.

“Insentif penghapusan denda atau sanksi administratif PBB yang diberikan kepada masyarakat saat ini, merupakan amanat langsung dari Gubernur Banten dan Bupati Zaki Iskandar,” imbuhnya.

Di mana, lanjut Dwi, masyarakat wajib pajak yang punya kewajiban akan dibebaskan dendanya 100% full. Jadi, hanya membayar pajaknya saja. Karena dendanya sudah dihapus oleh kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi, apa bila ada wajib pajak yang tidak bayar selama 3 tahun. Nanti, datanya dia akan diblokir sesuai kebijakan yang berlaku.

“Insentif pajak kita lakukan sampai 31 Agustus 2020. Ini adalah salah satu upaya kami di masa pandemi Covid 19 dan memasuki masa tatanan hidup baru (New Normal) agar masyarakat tidak enggan membayar pajak lantaran dendanya. Dan menurut saya ini juga adalah kesempatan untuk melakukan kewajiban perpajakannya,” ungkap Dwi saat diwawancarai TangerangTribun.com, Kamis (06/07/2020) di gedung Pemkab. Tangerang.

Dwi menyebut, saat ini pembayaran pajak dapat dilakukan melalui online dan di sejumlah mini market seperti Alfamart dan Indomart, serta di Bank BJB.

“Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi secara masif pada 19 April 2020 kemarin. Agar semuanya bisa berjalan lancar dan efektif. Sehingga di masa new normal saat ini, kita bisa bergairah dan bangkit kembali dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan,” paparnya.

“Mari kita bangkit dan bergerak maju bersama sama. Agar pembangunan infrastruktur dan kemajuan daerah kita berjalan kembali sediakala. Sehingga, manfaatnya pun kita rasakan bersama sama juga. Jadi kalau kita taat bayar pajak, sudah pasti kita akan terdata. Sehingga, kita pun akan terhindar dari permasalahan permaslahan seperti sengketa lahan nantinya,” kata Dwi. (sam)

(Visited 324 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*