Perspektif Pengendapan Dana APBN/APBD yang Keliru

Perspektif Pendapatan Dana APBN/APBD yang Keliru
(TangerangTribun.com/Sam) - Ibnu Jandi S.Sos. MM., Direktur Utama Lembaga Kebijakan Publik Kota Tangerang.

TangerangTribun.com – Menanggapi adanya dugaan kekeliruan dalam pengendapan dana APBN/APBD, Ibnu Jandi S.Sos. MM. selaku Direktur Utama Lembaga Kebijakan Publik memberikan rincian penjelasan terkait persoalan tersebut.

Berikut rincian selengkapnya yang dinyatakan Dirut LKP Kota Tangerang yang akrab disapa Bang Jandi ini pada Senin (30/10/2017) :

Dana APBD Kota Tangerang Rp1.32 triliun Mengendap di Bank/Parkir di BANK dan atau ada dugaan.

Pendepositoan Uang APBD di BANK tertentu “INDOPOS – 30 OKTOBER 2017 – HAL 11”.

Rasio berpikir saya:

Perhatikan matematika APBD Kota Tangerang 2017 di bawah ini baik-baik :

1. APBD Pemda Kota Tangerang Tahun 2017 target pendapatanya adalah Rp.

3.519.482.674.256 ,- Dibagi 12 Bulan = @Rp. 293.290.222.855;

Dengan rincian SBB:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.1.501.195.525.716,00 kita bagi dengann 12 Bulan = @ Rp125.099.627.143,00.

b. Dana Perimbangan Pusat sejumlah Rp1.460.810.556.076,00 kita bagi dengan 12 Bulan = @ Rp121.734.213.006,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp557.476.592.464,00 kita bagi dengan 12 bulan = @ Rp46.456.382.705,00.

2. Target Belanja Rp4.154.482.674.256,00 dibagi 12 Bulan = @ Rp346.206.889.521,-

Artinya; suatu hal yang sangat tidaklah mungkin ada dugaan pengendapan atau pendepositoan dana APBD Pemda Kota Tangerang hingga Rp,1,32 trilyun di salah satu BANK sukar dapat diterima oleh akal sehat saya.

Kalaulah ada oknum LSM yang mengatakan ada pengendapan dan APBD sebesar Rp1,32 trilyun, maka pikiran LSM tersebut secara matematika sangatlah keliru. Sedangkan target belanja saya rata-rata perbulanya saja hanya sebesar Rp346.206.889.521,00 dan kalau ada pengendapan atau idle money, maka gaji pegawai negeri sipil “ASN/PNS” setiap bulanya pasti ada saja yang tidak dibayarkan.

MONEY FOLLOW PROGRAM

Janji Politik Presiden dan Janji Politik Kepala Daerah adalah menawarkan sejumlah program-program unggulan dan bukan janji-janji menawarkan sejumlah uang kepada para pemilih di pesta demokrasi pemilu yang kemudian termuat dalam RPJMN dan RPJMD.

Money Follow Program “Uang Mengikuti Program”. Perspektif kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pendekatan dana pembiayaan dari sektor APBN dan APBD sangatlah kurang tepat, karena rakyat tidak menikati sepeserpun uang APBN mau pun APBD, yang dinikmati oleh rakyat adalah sejumlah realisasi program “RPJMN/RPJMD” yang tersebar di seluruh antero jagat raya ini dan bukan uang APBN/APBD yang tersebar diseluruh antero jagat raya ini.

Contohnya: Umpamanya ada Sebanyak 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp33,5 trilyun yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Nah mana dulu nih yang dinikmati oleh masyarakat? Apakah uang yang sebesar Rp33,5 trilyun atau sejumlah 20 Proyek Nasional?

Yang dinikmati oleh masyarakat sudah pasti adalah 20 Proyek tersebut dan bukan Rp33,5 trilyun. Karena selesainya Mega Proyek sebanyak 20 Mega Proyek dengan dana sebesar Rp33,5 trilyun tidaklah kemudian berbanding lurus dan sebangun dengan selesainya proyek kemudian Cash and Carry pembayaran pun dibayarkan oleh APBN/APBD, sangatlah tidak mungkin, pasti pembayaranya pun ada jeda/tunda proses waktu. Maka di situlah terjadi adanya pengendapan uang APBN/APBD di Kas Daerah.

Walau pun ada dugaan pengendapan uang APBN/APBD, yang penting bagi masyarakat adalah terealisasinya program-program untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Titik.

DEPOSITO BANK

Masalah deposito Bank itu dibolehkan dan dibenarkan menurut UU. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 116 Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 117

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 118

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Pasal 119 Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

PERMENDAGRI NO 21 TAHUN 2011

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 13/2006 jo. Permendagri 21/2011 Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah menyatakan:

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 73 ayat (1) pada Permendagri yang sama menyatakan Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada BANK UMUM dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Berdasarkan pada pengaturan di atas, Pemda hanya dapat melakukan deposito pada bank umum, tidak pada BPR. (sam)

(Visited 122 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*