Pengelolaan Transportasi Jabodetabek Perlu Mindset Baru

sosialisasi pepres no 55 tahun 2018
Acara Sosialisasi Perpres No 55 Tahun 2018 tentang RITJ yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/9/2018).

TangerangTribun.com – Kehadiran Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) telah memberikan kejelasan tentang bagaimana pembenahan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek harus dilakukan. Namun demikian perlu perubahan mindset di semua stakeholder yang terlibat agar acuan yang ada di dalam RITJ dapat diimplementasikan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono pada kesempatan Sosialisasi Perpres No 55 Tahun 2018 tentang RITJ yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (13/9/2018).

“Perpres ini merupakan bukti besarnya perhatian Presiden tentang pentingnya pembenahan transportasi Jabodetabek. Hanya dalam satu minggu rancangan Perpres ini diajukan, Presiden telah menandatanganinya,” kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang juga menjelaskan bahwa sebelum ditandatangani Presiden, keseluruhan sebanyak 8 bupati/wali kota dan 3 gubernur di wilayah Jabodetabek serta beberapa menteri terkait telah membubuhkan persetujuan tanda tangan terhadap konsep RITJ tersebut.

Menurut Bambang, perubahan mindset yang diperlukan di antaranya adalah menyangkut masalah pendanaan yang telah dicanangkan dalam RITJ hingga tahun 2029. Dan terkait pembiayaan, Bambang juga menyebut bahwa kegiatan tersebut tidak mungkin hanya menggantungkan pada keuangan pemerintah.

“BPTJ akan berinisiatif di depan untuk mengupayakan sumber penganggaran alternatif termasuk bantuan luar negeri,” jelas Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, BPTJ akan mengupayakan semacam sekretariat tetap bersama yang beranggotakan semua stakeholder yang terkait untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik. ” Koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaan program sering menjadi masalah, oleh karenanya hal ini akan kita atasi dengan sekretariat bersama ini,” papar Bambang.

Model Pengelolaan Trasnportasi di Daerah Teraglomerasi

Pengelolaan transportasi di Indonesia khususnya di wilayah-wilayah yang teraglomerasi merupakan salah satu isu transpotasi yang krusial saat ini. Meski wilayah-wilayah teraglomerasi di Indonesian saat ini sudah banyak bermunculan namun penanganan yang dilakukan secara khusus baru dilakukan di wilayah Jabodetabek. Pendirian kelembaga BPTJ pada tahun 2018 sebagai acuan program merupakan bentuk penanganan khusus wilayah teraglomerasi di Jabodetabek.

Bambang berharap keseriusan dalam penanganan transportasi di wilayah Jabodetabek ini dapat menjadi model bagi penanganan daerah-daerah teraglomerasi lainnya di Indonesia. “Selama ini kami juga telah berusaha mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendorong pembenahan transportasi di Jabodetabek, misalnya penerapan kebijakan ganjil genap di pintu tol Bekasi, Cibubur dan Tangerang. Selain bersama Pemprov DKI Jakarta, bersama para stakeolder lainnya melaksanakan kebijakan ganjil genap di jalan arteri selama Asian Games lalu,” ungkap Bambang.

Lebih lanjut Bambang juga menambahka bahwa Kementerian Perhubungan sedang mengupayakan kebijakan ganjil genap dapat dilakukan di wilayah-wilayah teraglomerasi lainnya di Indonesia.

Untuk diketahui, kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang RITJ dihadiri oleh unsur Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bekasi, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang. Selain itu hadir pula dari unsur-unsur Pemerintahan Pusat yaitu dari Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Bappenas serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (sam)

(Visited 668 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*