Pemkot Tangerang Tidak Bisa Melawan UU Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Gedung Puspem Kota Tangerang
Gedung Puspem Kota Tangerang. [Istimewa]

TangerangTribun.com – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Yuppentek Bambang Kurniawan menilai, tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aliansi Mahasiswa (FAM) soal pelayanan kesehatan sulit direalisasikan dan tidak tepat sasaran karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

“Mereka mendorong agar pelayanan dasar kesehatan yang dilaksanakan di Kota Tangerang dapat terpenuhi, tidak terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, karena banyak masalah,” ungkap Bambang.

Namun menurut Bambang, hal tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102 yang menyebutkan jaminan kesehatan di daerah harus diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.

“Sementara masyarakat yang sakit saat ini masih banyak kelemahan dan keterbatasan. Termasuk di beberapa rumah sakit di Kota Tangerang saat ini,” katanya.

Ditambahkan Bambang, usulan mahasiswa untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) secara mandiri memiliki tujuan baik namun sulit untuk direalisasikan karena bertentangan dengan Perpres. Mereka menginginkan model pelayanan kesehatan tanpa syarat apapun.

”Dulu ada kartu Multiguna. Mahasiswa minta berobat cukup pakai KTP saja. Tapi sulit karena Pemkot Tangerang tidak bisa melawan Perpres,” ujarnya.

“Tuntutan mahasiswa dalam aksi ini, yaitu membebaskan pelayanan kesehatan tanpa syarat dan atau tanpa menintegrasikan dengan BPJS bisa direalisasikan jika saja, pemerinntah pusat melakukan amandemen terhadap perpres No 82 Tahun 2018 khususnya di pasal 102. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Jamkesda di daerah harus diintegrasikan dgn BPJS Kesehatan. Sementara pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit dirasakan masih belum optimal atau memuaskan masyarakat,” paparnya. (sam)

(Visited 329 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*