Jandi Ancam Bongkar Dugaan Korupsi Wali Kota Arief Wismansyah

TangerangTribun.com, TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan labelisasi miskin terhadap warganya. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat.

Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi menentang keras kebijakan yang diambil oleh Pemkot Tangerang ini. Ia menilai penerapan labelisasi keluarga miskin, bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah mampu tapi mengaku miskin adalah penghinaan. Menurutnya labelisasi miskin ini tidak sejalan dengan motto Kota Tangerang, yaitu Akhlakul Karimah.

“Labelisasi ini penghinaan dan sangat bertentangan dengan keharfiahan sebagai manusia sehingga derajat manusia sangat amat direndahkan,” ujar Jandi saat ditemui di bilangan Gerendeng, Kota Tangerang, Senin (9/9/2019).

Jandi menyebut Pemerintah Kota Tangerang tidak pantas memberikan label Keluarga Miskin kepada para KPM. Hal itu, menurut dia termaktub dalam Peraturan Menteri Sosial No 1/2018.

“Tidak ada pasal yang rumahnya harus dilabel miskin dan tidak miskin seperti ini,” ucapnya.

Dirinya juga menilai, tidak tepatnya penyaluran berbagai program bantuan yang dikucurkan dari Kementerian Sosial di Kota Tangerang, karena lemahnya proses pendataan KPM. Seharusnya ada kecerdasan dan kecermatan ikhwal rekonsiliasi data penerima manfaat, sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran.

“Jadi, kalau memang ada warga yang nakal jangan salahkan warganya. Salahkan pendataan dan aparatur di Pemda dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota,” kata Jandi.

Jandi menyatakan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah harus bertanggung jawab atas persoalan ini. Ia pun menekankan, penerapan labelisasi miskin ini untuk segera dihentikan.

Bahkan Jandi mengancam jika masih dilanjutkan, ia akan membongkar praktik dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Tangerang ini. “Kalau masih begitu saja dan tidak mengindahkan, nanti saya bongkar dia (Wali Kota) persoalan dugaan korupsinya,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, seharusnya Pemerintah Kota Tangerang menolak penyaluran bantuan dari Pemerintah Pusat. Sebab, anggaran daerah Kota Tangerang mampu mengentaskan persoalan kemiskinan.

“Anggaran di kota ini silpanya besar. Padahal anggaran itu bisa dibikin sektoril, membina UKM yang enggak bisa punya modal tapi dia bisa dagang, kasih didikan bukan cara label gini. Justru PKH ini kalau bisa nolak, orang duitnya banyak,” beber Jandi.

Jandi mengusulkan, lebih baik menggunakan tanda-tanda lain yang lebih tepat dan manusiawi dalam memberikan kesadaran kepada para KPM yang kondisinya sudah mampu tetapi masih mengaku miskin.

“Kesadaran itu harusnya tumbuh dari dirinya sendiri dan sosialisasi Pemda juga harus utuh ada dasar hukumnya. Jadi, hentikan labelisasi, gunakan cara lain aja, bisa pakai tanda patok merah,” tururnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi mengatakan, cukup banyak pelaporan kepada pihaknya ihwal warga di Kota Tangerang yang ekonominya sudah mampu, tetapi masih mengaku miskin agar tetap terdata menjadi KPM. Motifnya agar bantuan dari PKH dan BPNT terus mengalir.

“Jadi, banyak informasi kepada kami bahwa bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Akhirnya kami lakukan langkah dengan mendatangi rumah orang-orang yang memang tidak tepat sasaran,” ujarnya. (sam)

(Visited 448 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*