Gubernur Banten Jawab Pandangan Umum Fraksi tentang Perubahan APBD 2018

GUBERNUR BANTEN
Gubernur Banten, Wahidin Halim bersama staf dan jajarannya. [Istimewa]

TangerangTribun.com – Gubernur menjawab setiap pertanyaan yang diajukan DPRD Provinsi Banten pada Sidang Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Perubahan APBD tahun 2018 beberapa hari lalu. Salah satunya, Gubernur menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Nasdem yaitu seberapa besar pengaruh anggaran perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam jawabanya, Gubernur mengatakan bahwa formulasi program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 berorientasi kepada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,77 persen, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, tingkat kemiskinan 5,13 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 8,45 persen. Kondisi saat ini, tingkat pertumbuhan ekonomi banten pada semester pertama tahun 2018 telah mencapai 5,59 persen, tingkat pengangguran terbuka saat ini dapat ditekan pada angka 7,77 persen, dan inflasi daerah cukup terkendali yakni sebesar 3,68 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi banten saat ini berada pada posisi di atas rata rata nasional sebesar 5,27 persen.

Sedangkan ketika menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB bahwa pos retribusi daerah pada APBD 2018 hanya sebesar 19,26 miliar rupiah atau menurun dibandingkan dengan APBD 2017 yang mencapai 20,18 miliar rupiah, Gubernur menegaskan bahwa adanya perubahan kewenangan dari pemerintah provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat (Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), antara lain dalam hal penelitian dan penilaian kesesuaian fisik kendaraan bermotor, pengalihan retribusi pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BBKM) dialihkan menjadi pendapatan BLUD yang sepenuhnya dikelola oleh RSUD Banten dan RSUD Malingping.

Dalam hal pemenuhan target pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Sedangkan, mengenai telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Online Single Submission (OSS), Gubernur mengatkan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pelayanan perizinan dan tidak berdampak pada penerimaan retribusi daerah.

Selanjutnya mengenai bantuan keuangan untuk kabupaten/kota sebagaimana saran dari Fraksi PKS, agar diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dapat kami jelaskan bahwa selama ini pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dalam bentuk spesific grant yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar yang harus diwujudkan.

Dan, mengenai saran dari Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra terkait pemberian hibah dan bantuan sosial agar lebih selektif, Gubernur menjelaskan bahwa selama ini pemberian hibah dan bantuan sosial telah diarahkan untuk kepentingan masyarakat langsung seperti bosda pendidikan SMA/SMK/sekolah swasta, operasional pondok pesantren, jaminan sosial masyarakat banten bersatu (Jamsosratu) dan sebagainya yang diberikan secara selektif.

Sedangkan, mengenai alokasi anggaran hibah sebesar Rp2,132 triliun sebagaimana dipertanyakan oleh Fraksi PKB bahwa dari jumlah tersebut yaitu sebesar 1,8 triliun rupiah (84,43%) merupakan penyaluran bos dari pemerintah pusat kepada satuan pendidikan dasar dan menengah yang bersifat mandatory.  Dan, terakhir mengenai menurunnya alokasi belanja program dan kegiatan sebesar Rp307,11 miliar dapat dijelaskan bahwa penurunan tersebut adanya efesiensi anggaran dan penyesuaian beberapa kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun 2018.

Sedangkan, menanggapi saran Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra, supaya Pemprov Banten memperhatikan honorarium tenaga Non PNS, Gubernur mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian pihaknya. Namun, saat ini, menurut Gubernur hal ini menjadi sebuah keprihatinan. Saat ini, terdapat sekitar 6.000 orang non PNS yang diangkat oleh masing-masing dinas. Sementara itu, Pemprov Banten tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Selain itu, dalam kesempatan itu, Gubernur memerintahkan aparaturnya setingkat sekretaris/kepala bidang hadir pada setiap sidang paripurna DPRD Provinsi Banten. Perintah tersebut, setelah menyaksikan tidak semua kehadiran pejabat setingkat eselon III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada Sidang Paripurna Tentang Jawaban Gubernur Banten Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Banten terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Perubahan APBD tahun 2018, pada 13 Sseptember 2018.

Menurut Gubernur, setiap kepala OPD, sekretaris OPD dan kepala bidang harus hadir dalam setiap sidang paripurna DPRD. “Baik itu dihadiri pimpinan, maupun sekretaris daerah, kepala OPD, sekretaris dan kepala bidang harus hadir,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernurn Banten juga juga menyinggung soal Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, dan tidak menunjang apa yang sedang diprogramkan Pemprov Banten. Gubernur berharap, CSR dari setiap perusahaan atau BUMN untuk Banten dapat sejalan dengan program pembangunan yg sedang dilakukan Provinsi Banten sehingga dapat tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Untuk pengerjaannya silahkan sendiri saja tapi tidak bersifat sektoral dengan dinas tertentu saja,” tandasnya. (sam)

(Visited 463 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*